Gentalamedia – Pembangunan Indonesia yang lebih maju memang bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Partisipasi aktif dan terlibat dari masyarakat sangat penting dalam mempercepat proses pembangunan dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Partisipasi masyarakat merupakan fondasi yang penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pembuatan keputusan, itu bukan hanya sebuah langkah demokratis, tetapi juga sebuah investasi dalam masa depan yang lebih baik bagi semua.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP 45/2017) merupakan landasan hukum yang penting dalam mengatur partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah. PP tersebut memberikan arahan dan kerangka kerja yang jelas bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjalankan partisipasi yang efektif dan berarti.
Partisipasi masyarakat yang diatur dalam PP 45/2017 yang perlu dipelajari dan dipahami oleh masyarakat adalah sebagai berikut:
- Partisipasi dalam Penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah: Masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses penyusunan peraturan daerah (Perda) dan kebijakan daerah yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik, rapat dengar pendapat umum, atau penyampaian aspirasi secara tertulis.
- Partisipasi dalam Perencanaan dan Penganggaran: Masyarakat berperan penting dalam merumuskan rencana pembangunan daerah dan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Mereka dapat memberikan masukan dan saran melalui forum-forum partisipatif atau mekanisme lain yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- Partisipasi dalam Pelaksanaan, Pemonitoran, dan Pengevaluasian Pembangunan Daerah: Masyarakat memiliki peran sebagai pengawas dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan daerah. Mereka dapat melakukan monitoring terhadap pelaksanaan proyek, memberikan masukan tentang kemajuan dan masalah yang muncul, serta berpartisipasi dalam evaluasi terhadap hasil pembangunan yang telah dicapai.
- Partisipasi dalam Pengelolaan Aset dan Sumber Daya Alam Daerah: Masyarakat berhak untuk terlibat dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam di daerah mereka. Mereka dapat memberikan masukan tentang penggunaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan, serta mengawasi agar pengelolaan tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Masyarakat juga berperan sebagai pemakai dan penerima layanan publik. Oleh karena itu, mereka memiliki hak untuk memberikan masukan tentang kualitas dan aksesibilitas layanan publik, serta berpartisipasi dalam proses perbaikan dan pengembangan layanan tersebut.
Di tingkat daerah, partisipasi masyarakat membuka pintu untuk inovasi kebijakan yang lebih baik. Masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang dalam tentang tantangan dan peluang di lingkungan mereka. Ketika suara mereka didengar, ide-ide segar dan solusi yang kreatif dapat muncul, membawa perubahan yang positif dalam kebijakan publik.
Namun, partisipasi masyarakat bukanlah sekadar langkah retoris. Ini memerlukan komitmen nyata dari pemerintah daerah untuk menciptakan ruang bagi partisipasi yang inklusif dan berarti. Ini berarti menyelenggarakan forum-forum terbuka, mendengarkan dengan teliti umpan balik masyarakat, dan mengintegrasikan perspektif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Salah satu aspek kunci dari partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka memiliki bobot dan pengaruh, mereka menjadi lebih terlibat dalam proses pembangunan lokal mereka. Mereka bukan hanya pasif, tetapi menjadi agen perubahan yang aktif, berkontribusi pada visi bersama untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Tentu saja, ada tantangan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang efektif. Ketidaksetaraan akses, kurangnya kapasitas, dan resistensi dari elit yang berkuasa dapat menjadi penghalang. Namun, dengan keseriusan dan komitmen yang tepat, hambatan ini dapat diatasi.
Partisipasi masyarakat bukanlah pilihan, tetapi sebuah keharusan moral dan praktis. Dalam dunia yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat, tidak ada pemerintah yang memiliki semua jawaban. Solusi yang paling berkelanjutan dan efektif adalah yang dibangun bersama-sama, melalui dialog, kerjasama, dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Dengan demikian, mari kita bersama-sama membuka ruang untuk inovasi kebijakan dan pembangunan berkelanjutan di daerah, demi kesejahteraan kita bersama.
Oleh : Reska Pratama Dewi
Komentar Pembaca