GENTALAMEDIA.COM, Yogyakarta– Pemerintah disebut bakal memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang sedianya selesai tanggal 20 Juli mendatang.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di sela-sela kunjungannya ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (16/7). Berikut fakta perpanjangan PPKM Darurat:
1. Disebut bakal diperpanjang hingga akhir Juli
Kebijakan PPKM Darurat di Jawa-Bali akan diperpanjang hingga akhir Juli mendatang. Perpanjangan masa PPKM Darurat itu diungkapkan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy.
“Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan bapak Presiden (PPKM Darurat) dilanjutkan sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli PPKM,” kata Muhadjir saat meninjau Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien Corona, Sleman, Jumat (16/7/2021).
2. Negara dalam keadaan darurat militer
Lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia masih belum terkendali. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy bahkan menyebut kondisi pandemi Corona saat ini sudah darurat militer.
“Kan sebenarnya pemerintah sekarang ini walaupun tidak di declare kita ini kan dalam keadaan darurat militer. Jadi kalau darurat itu ukurannya tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, darurat perang, nah kalau sekarang ini sudah darurat militer,” kata Muhadjir saat meninjau Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien Corona, di Sleman, Jumat (16/7/2021).
Muhadjir menyebut saat ini Indonesia tengah berperang melawan musuh yakni virus COVID-19 yang tak terlihat.
“Kenapa? Karena kita berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat dan musuh tidak terlihat ini di dalam pertempurannya tidak memakai kaidah hukum perang. Karena semua orang dianggap kombatan oleh COVID-19 ini,” jelasnya.
3. Bansos Corona tak mungkin ditangung oleh negara sendirian
Muhadjir mengatakan bansos tidak mungkin ditanggung oleh negara sendirian. Oleh karena itu, menurutnya perlu adanya gotong royong masyarakat terkait bansos.
“Karena itu bansos itu tidak mungkin ditanggung negara sendiri oleh pemerintah. Gotong-royong masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, dia juga mengajak civitas akademika UGM untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung saat PPKM Darurat.
“Termasuk civitas akademika UGM di bawah pak rektor saya mohon gerakan untuk membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat PPKM ini,” ajak Muhadjir.
4. Tanggapi soal varian delta yang tak terkendali
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, angkat bicara soal pernyataan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menilai virus Corona varian Delta sulit dikendalikan. Apa kata Muhadjir?
“Ya kalau setiap kesulitan pasti ada kemudahan kan,” ujar Muhadjir saat meninjau Hotel University Club UGM, Sleman, DIY, Jumat (16/7/2021).
Dengan tren kasus yang masih tinggi, Muhadjir menyebut yang bisa dilakukan pemerintah saat ini dengan mempelajari kesulitan itu. Dia meminta kepada universitas untuk berperan aktif untuk membantu mengurai kesulitan itu.
“Ini pasti akan kita pelajari seperti apa tingkat kesulitannya. Apalagi keterlibatan perguruan tinggi seperti UGM sangat penting. Justru semakin menantang kalau kita lihat memang semakin sulit,” ujarnya.
5. Masyarakat harus membatasi mobilitas
Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut upaya pemerintah dalam menangani COVID-19 akan mubazir jika masyarakat tidak membatasi mobilitas. Seperti diketahui, saat ini kasus positif Corona di Indonesia masih tinggi meski ada PPKM Darurat.
“Jadi apapun upaya pemerintah akan mubazir kalau masyarakat tidak sadar-sadar bahwa prokes untuk membatasi mobilitas yang betul-betul terukur dengan baik itu satu-satunya pilihan sekarang,” kata Muhadjir saat meninjau Hotel University Club UGM, Sleman, DIY, yang dijadikan shelter pasien Corona, Jumat (16/7/2021).
“Dan itulah Presiden selalu mewanti-wanti pokoknya protokol kesehatan harus ditegakkan,” tambahnya.
Tokoh Muhammadiyah itu mengatakan meski ada kebijakan PPKM Darurat atau kebijakan serupa lainnya, jika masyarakat masih abai maka penanganan COVID-19 akan sulit.
“Ini apapun namanya entah PPKM darurat atau PPKM super darurat, selama masyarakat tidak mau kompromi untuk menahan diri terhadap keinginan untuk melanggar atau tidak mematuhi protokol kesehatan, tidak menyadari bahwa protokol kesehatan itu adalah nadi yang paling utama dalam menangani COVID-19 ya tidak akan berhasil,” ungkapnya.(Red)
Sumber : Detik.com
Komentar Pembaca